Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian, dan Peningkatan Kapasitas

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Linkungan Hidup dan Pertanahan

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas.

 

Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

  1. perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan, pengkajian dan peningkatan kapasitas;
  2. perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  3. perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  4. perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  5. perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  6. perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
  8. perumusan bahan kebijakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);
  9. perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion;
  10. perumusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  11. perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
  12. perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHS provinsi dan kabupaten/kota;
  13. perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  14. perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
  15. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup;
  16. perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
  17. perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksaanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  18. perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
  19. perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL);
  20. perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
  21. perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
  22. perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
  23. perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
  24. perumusan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan lisensi Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
  25. pengembangan metode dan materi pendidikan dan pelatihan (diklat) dan penyuluhan lingkungan hidup;
  26. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan diklat, bimbingan teknis (bimtek) dan penyuluhan lingkungan hidup;
  27. perumusan identifikasi kebutuhan diklat, bimtek dan penyuluhan serta penyiapan sarana dan prasarana diklat;
  28. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn