Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di bidang penegakan hukum, perundang-undangan dan peran serta masyarakat.

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin PPLH;
3. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. perumusan bahan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH;
9. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
11. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
12. pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
14. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
15. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
16. pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
18. inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
19. pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
20. perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
21. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
22. pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
23. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
24. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
25. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
28. merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
29. menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
30. melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga/masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
31. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
32. pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
33. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
34. menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
35. merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
36. memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
37. memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
38. memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;
39. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
40. membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
41. memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
42. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.