TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Tugas Pokok Kepala Dinas :

adalah membantu Gubernur dalam penyelengaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup di Daerah,

Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah :

  1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
  2. Mengoordinasikan dan menetapkan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
  3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
  4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKLUPL;
  5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah
    kaca pada tingkat provinsi ;
  6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
  7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
    dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
  8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
    kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
    kabupaten/kota;
  9. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung
    jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
    dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
    pengelolaan lingkungan hidup;
  10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
  11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
    perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
  12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada
    kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
  13. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
  14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
    masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
    yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
    pada tingkat provinsi;
  15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
  16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah
    lingkungan;
  17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan
    penghargaan;
  18. Merekomendasikan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
  19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
  20. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
    dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
  21. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
  22. Merekomendasikan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
    beracun (B3) tingkat provinsi;
  23. Melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di tempat
    pemrosesan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
    tingkat provinsi.

GALERI KEGIATAN

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang website ini?

View Results

Loading ... Loading ...

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 41
  • 26
  • 2,303
  • 18,931
  • 21,940
  • 459