TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Kepala Dinas :

adalah membantu Gubernur dalam penyelengaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup di Daerah,

Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
2. Mengoordinasikan dan menetapkan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKLUPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah
   kaca pada tingkat provinsi ;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran
   dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
   kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah
   kabupaten/kota;
9. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung
   jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan
   dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
   pengelolaan lingkungan hidup;
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
    perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa;
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada
    kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
    masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
    yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
    pada tingkat provinsi;
15. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah
    lingkungan;
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan
    penghargaan;
18. Merekomendasikan izin lingkungan pada tingkat provinsi;
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
20. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
    dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
21. Melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
22. Merekomendasikan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
    beracun (B3) tingkat provinsi;
23. Melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di tempat
    pemrosesan akhir (TPA)/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)
    tingkat provinsi.