BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENGKAJIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

 


Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

  1. Perumusan bahan dan pengkoordinasian kebijakan di bidang tata lingkungan,       pengkajian dan peningkatan kapasitas;
  2. Perumusan bahan kebijakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
  3. Perumusan bahan kebijakan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan   Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  4. Perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  5. Perumusan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  6. Perumusan bahan kebijakan dan pengkajian untuk penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  7. Perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung daya tampung lingkungan hidup;
  8. Perumusan bahan kebijakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif, disinsentif, pendanaan lingkungan hidup dan teknologi lingkungan serta baku mutu lingkungan);
  9. Perumusan bahan kebijakan sinkronisasi RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan Ekoregion;
  10. Perumusan bahan kebijakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  11. Perumusan bahan kebijakan penyusunan status lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota;
  12. Perumusan bahan kebijakan penyusunan dan pengesahan KLHS provinsi dan kabupaten/kota;
  13. Perumusan bahan kebijakan fasilitasi pembinaan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  14. Perumusan bahan kebijakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH dan KLHS;
  15. Perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan pengelolaan penyajian data dan informasi lingkungan hidup;
  16. Perumusan dan pengkoordinasian pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
  17. Perumusan dan pengkoordinasian laporan pelaksaanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  18. Perumusan bahan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan);
  19. Perumusan bahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL);
  20. Perumusan bahan kebijakan penyusunan Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan);
  21. Perumusan bahan dan pengkoordinasian pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan serta perizinan lingkungan;
  22. Perumusan bahan rekomendasi kelayakan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup serta izin lingkungan pada skala kewenangan Provinsi;
  23. Perumusan bahan dan pengkoordinasian pembinaan serta evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penilaian dokumen lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota;
  24. Perumusan bahan rekomendasi pemberian/ pencabutan lisensi Komisi Penilai AMDAL kabupaten/kota dan Konsultan Bidang Lingkungan;
  25. Pengembangan metode dan materi pendidikan dan pelatihan (diklat) dan penyuluhan lingkungan hidup;
  26. Perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan diklat, bimbingan teknis (bimtek) dan penyuluhan lingkungan hidup;
    a. Perumusan identifikasi kebutuhan diklat, bimtek dan penyuluhan serta                                penyiapan sarana dan prasarana diklat;
    b. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja                              bawahan; dan
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

GALERI KEGIATAN

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang website ini?

View Results

Loading ... Loading ...

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 0
  • 26
  • 1,638
  • 17,064
  • 18,080
  • 98