BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, PENGELOLAAN SAMPAH, B3 DAN LIMBAH B3


Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

  1. Perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan kualitas air, B3 dan limbah B3 lintas kabupaten/kota, kualitas udara, tanah, pesisir, dan laut;
  2. Perumusan tata cara penyusunan penetapan baku mutu lingkungan;
  3. Perumusan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  4. Perumusan sasaran operasional kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
  5. Perumusan tata cara penyusunan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  6. Perumusan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
  7. Perumusan penyusunan operasional kebijakan teknis pembinaan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber cemar institusi dan non institusi;
  8. Pengembangan sarana dan prasarana teknis pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
  9. Perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan adanya pencemaran;
  10. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
  11. Perumusan bahan kebijakan teknis penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  12. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST;
  13. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
  14. Perumusan bahan kebijakan teknis perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
  15. Perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
  16. Perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  17. Perumusan bahan kebijakan teknis proses pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  18. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan limbah B3;
  19. Perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
  20. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan TPA/TPST;
  21. Perumusan bahan kebijakan teknis penetapan Stasiun Peralihan Antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
  22. Perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
  23. Perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
  24. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan dan
  25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

GALERI KEGIATAN

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang website ini?

View Results

Loading ... Loading ...

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 1
  • 26
  • 1,639
  • 17,065
  • 18,081
  • 164