BIDANG PENEGAKAN HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT


Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin PPLH;
  3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. Perumusan bahan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  7. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH;
  9. Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
  10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
  11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
  12. Pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
  13. Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
  14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
  15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
  16. Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  17. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
  18. Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
  19. Pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
  20. Perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
  21. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
  22. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
  23. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
  24. Pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
  25. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  27. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
  28. Merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
  29. Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  30. Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga/masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
  31. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  32. Pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  33. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
  34. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
  35. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
  36. Memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
  37. Memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
  38. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;
  39. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
  40. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
  41. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
  42. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

GALERI KEGIATAN

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang website ini?

View Results

Loading ... Loading ...

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 0
  • 26
  • 1,638
  • 17,064
  • 18,080
  • 61