BIDANG PENEGAKAN HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bidang Penegakan Hukum, Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin PPLH;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Perumusan bahan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
6. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin PPLH;
9. Perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
11. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
13. Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang PPLH;
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
16. Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
17. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
18. Inventarisasi dan sosialisasi produk hukum di bidang PPLH dan pertanahan di pusat dan daerah;
19. Pemrosesan, penerbitan dan rekomendasi produk aturan dan kebijakan hukum di bidang PPLH dan pertanahan yang ditetapkan;
20. Perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
21. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
22. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
23. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA terkait PPLH;
24. Pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
25. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal pengetahuan tradisional terkait PPLH;
26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
27. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam bidang PPLH;
28. Merancang dan mengusulkan jenis penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga yang peduli di bidang Lingkungan Hidup;
29. Menyusun bahan kebijakan dan persyaratan teknis tentang tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
30. Melakukan evaluasi dan penilaian serta pemberian penghargaan bagi lembaga/masyarakat yang peduli di bidang PPLH;
31. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
32. Pelaksanaan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
33. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
34. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis bidang sengketa pertanahan;
35. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan bidang fasilitasi sengketa pertanahan;
36. Memberi petunjuk pembentukan Tim Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
37. Memberi petunjuk penanganan sengketa pertanahan dan inventarisasi data-data kasus pertanahan di kabupaten/kota;
38. Memberi petunjuk penyelesaian sengketa tanah garapan, tanah kosong, pemanfaatan tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota;
39. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diserahkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Provinsi;
40. Membimbing fasilitasi penyelesaian sengketa tanah milik Pemerintah Provinsi;
41. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan; dan
42. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan