Penyerahan SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Agraria Reforma oleh Presiden RI Joko Widodo

Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan akan turun langsung melakukan pengawasan pemanfaatan lahan hutan di Sumsel agar produktif sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Pernyataan Herman Deru tersebut menyusul setelah diserahkannya SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Agraria Reforma oleh Presiden RI Joko Widodo yang diikuti melalui virtual dari Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Kamis (7/1).

Dia menyimpulkan, dengan diserahkannya SK tersebut menandakan jika masyarakat dipercaya oleh Presiden untuk mengelolah hutan sehingga produktif dan mampu memberikan penghasilan bagi masyarakat.

Dia mengatakan, ada dua aspek yang akan menjadi pengawasannya dalam pemanfaatan hutan tersebut yakni aspek produktifitas dan aspek keamanannya.

Diketahui, sedikitnya ada 26500 hektar hutan sosial, 380 hektar hutan adat dan 4800 hektar alokasi redistribusi yang diberikan pemerintah pusat. Diharapkan, SK tersebut dapat menjadi penyemangat masyarakat untuk mengelolah hutan menjadi lebih baik lagi.

“Banyak yang bisa dimanfaatkan dengan SK tersebut. Lahan bisa dijadikan tempat perkebunan dan pertanian. Bahkan bisa dijadikan ekowisata. Tentu kita akan fasilitasi infrastrukturnya seperti jalan, jembatan, maupun penerangannya. Yang penting pengelolaannya tetap memperhatikan dampak lingkungan,” tuturnya.

GALERI KEGIATAN

Jajak Pendapat

Bagaimana pendapat Anda tentang website ini?

View Results

Loading ... Loading ...

Statistik Pengunjung

  • 0
  • 176
  • 195
  • 4,089
  • 29,839
  • 60,356
  • 25